Connect with us

Pemerintahan

Targetkan Pembebasan Lahan Stadion, Pemkab Sampang Anggarkan Rp 11 Miliar

Diterbitkan

||

Kabid Pemuda dan Olahraga Disporbudpar Sampang Ainur Rofik. (zyn)
Kabid Pemuda dan Olahraga Disporbudpar Sampang Ainur Rofik. (zyn)

Memontum Sampang – Lahan stadion yang diusulkan 12 hektar untuk dibebaskan. Kini telah terbebaskan sebanyak 4 hektar, yang dilakukan tahun 2019 kemarin.

Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali menganggarkan untuk pembebasan lahan stadion yang terletak di Desa Batu Karang dan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang sebanyak Rp 11 miliar.

Melalui Kabid Pemuda dan Olahraga, Disporabudpar Sampang, Ainur Rofik mengatakan, pembebasan lahan stadion yang dilakukan saat ini merupakan pembebasan tahap kedua, setelah tahun 2019 berhasil membebaskan 4 hektar lahan stadion dengan anggaran Rp 15 miliar.

“Untuk tahun 2020 dengan anggaran Rp 11 miliar, ditargetkan dapat membebaskan lahan 3 sampai 4 hektar,” ujar Rofik kepada Memontum.com, Kamis (9/1/2019).

Lanjut Rofik, Ia mengatakan, dengan berhasil membebaskan lahan stadion 3 sampai 4 hektar pada tahun 2020. Nantinya secara keseluruhan Pemkab Sampang telah berhasil membebaskan lahan stadion sejumlah 7 sampai 8 hektar.

“Jika digabungkan dengan tahun kemarin, maka jumlah lahan stadion yang telah dibebaskan berkisar 7 sampai 8 hektar,” katanya.

Rofik menjelaskan, pembebasan lahan stadion pada tahun 2020 akan dilaksanakan pada tri wulan pertama yakni bulan Januari sampai Maret. Untuk appraisal harga tanah akan dilaksanakan akhir Januari hingga awal Februari.

“Tahapannya sama dengan tahun kemarin, dilakukan appraisal terlebih dahulu untuk menentukan peta bidang, kemudian sosialisasi kepada pemilik tanah, apabila disetujui oleh pemilik tanah, baru nantinya bisa ke pembayaran,” jelasnya. (zyn/oso)

 

Pemerintahan

Bupati Sampang Rapat Paripurna Pengesahan RAPBD 2021

Diterbitkan

||

oleh

 

Memontum Sampang – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sampang, menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2021 dan Pendapat Akhir Bupati Terhadap R-APBD 2021, serta Penyampaian Pengumuman Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sampang 2021. Dalam rapat paripurna di Gedung Graha Paripurna, juga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Kamis (26/11) tadi.

Mengawali rapat paripurna, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sampang, Alan Kaisan, mengatakan bahwa pihaknya telah membaca, menelaah dan mengkaji dokumen R-APBD tahun 2021. Serta, dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat fraksi, komisi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemitraan serta dilakukan sinkronisasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sampang.

“Secara umum, Banggar DPRD Kabupaten Sampang, berharap terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021, agar diiringi dengan peningkatan kinerja eksekutif,” katanya.
Peningkatan tersebut, tambahnya, harus disertai dengan indikator-indikator pendukung. Salah satunya, dengan semakin banyaknya Kabupaten Sampang, menerima penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional, peningkatan IPM, IKM, LPPD serta parameter keberhasilan lainnya.

“Karena dari sajian angka yang tertuang dalam dokumen APBD itu, maka pada prinsipnya Banggar DPRD Kabupaten Sampang, berharap pengelolaan keuangan berkenaan dengan APBD 2021 dapat merealisasikan seluruh kegiatan,” tambahnya.

“Terutama, program pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran OPD dilingkungan Pemkab Sampang,” ujarnya.
Pihaknya berharap, semua OPD di lingkungan Pemkab Sampang, fokus pada kegiatan masing-masing untuk merealisasikan serapan anggaran secara maksimal dengan memperhatikan regulasi dan prioritas kebutuhan.

“Serapan anggaran diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik-baiknnya, agar nantinya Kabupaten Sampang,tetap menyandang predikat opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah,” harapnya.
Bupati Sampang, H Slamet Junaidi, mengatakan bahwa setelah disahkan Raperda APBD 2021 maka selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Sampang, sehingga Raperda ini dapat disetujui bersama, secara umum saran himbuan dan koreksi dari legislatif menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Wakil Bupati Sampang Hadiri Launching Jatim Bejo

Diterbitkan

||

oleh

 

Memontum Sampang – Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat, menghadiri launching pemanfaatan e-marketplace Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) Si Master dan Si Layar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (19/11) tadi. Kegiatan sendiri, dihadiri dan dibuka Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Forkopimda, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, Bupati dan Walikota se Jawa Timur, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jawa Timur dan Kepala Bagian Barjas Provinsi Jawa Timur.

“Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) merupakan inovasi untuk membangun transparansi,” kata Gubernur Jatim.
Untuk bisa menerapkan Jatim Bejo, kata Khofifah, yang pertama harus ada adalah transformasi digital. Tujuannya, supaya jaringan lebih luas untuk diakses siapa saja. Proses transformasi digital sendiri, telah dilakukan oleh masing-masing OPD.
“Sesungguhnya masing-masing OPD sudah memiliki aplikasi. Yang kita butuhkan saat ini, adalah sinergitas, koneksitas dan big data. Dengan begitu, dari satu sumber saja sudah bisa dapat banyak mengakses informasi,” ungkapnya.

Ke dua, tambah Khofifah, profesionalisme SDM. BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Jatim, sejak Agustus 2020 lalu, sudah punya sertifikasi untuk mengelola manajemen SDM pengadaan barang dan jasa. Sertifikasi itu, diperoleh dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menekankan pesan Presiden RI, Joko Widodo. “Belanja di bawah Rp 2,5 miliar harus menyerap produk UMKM. Untuk belanja di atas Rp 2,5 miliar, maka belanja menyerap produk dari usaha kecil dan menengah. Kebijakan ini harus nyekrup baik dari pusat, provinsi dan kabupaten atau kota,” ujarnya.
Wakil Bupati Sampang, H Abdullah Hidayat, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa Pemkab Sampang mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang telah meluncurkan Platform Jawa Timur Belanja Online atau Jatim Bejo.

Dengan dilaunchingnya Jatim Bejo, tentu akan meningkatkan akuntabilitas dalam praktek pengadaan barang dan jasa. Dalam skala lebih luas, Jatim bejo menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha baik usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar.
“Terobosan yang dilakukan Pemprov Jawa Timur, sangat positif. Ini sebagai upaya memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil,” katanya. (kom/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Bupati Sampang Resmi Buka Musrenbang RKPD 2021

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Sampang – Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sampang, untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. Musrenbang dipimpin oleh Bupati Sampang H.Slamet Junaidi di Ruang Aula Kantor Bupati Sampang, Selasa (14/4/2020).

Turut hadir di acara tersebut Bupati Sampang, Wakil Bupati Sampang, Kapolres Sampang, Dandim 0828 Sampang, Kajari Sampang, PN Sampang, Sekretaris Sampang, Ketua Tim Pengerak TP- PKK Sampang, Wakil TP-PKK Pimpinan OPD, Perwakilan Camat Se Kabupaten Sampang,Akademisi, dan perwakilan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sampang.

Suasana Musrenbang Kabupaten Sampang

Suasana Musrenbang Kabupaten Sampang

H Slamet Junaidi menjelaskan, kita harus banyak syukur, karena di tengah kondisi kewaspadaan menghadapi wabah covid 19 yang mengkwatirkan ini kita masih bisa melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2021. Semoga melalui manfaatkan sarana tehnologi informasi musrenbang RKPD tahun 2021 tetap berjalan secara interaktif dan efektif sehingga tujuan dari forum ini mencapai tercapai secara optimal. Menurutnya Musrenbang di tingkat Kabupaten tersebut sebagai kelanjutan proses perencanaan partisifatif.

“Tahun keperintahan yang ke 2 ini kami selalu turun secara langsung untuk mengikuti proses perencanaan di tingkat Kecamatan. Untuk memastikan bahwa program yang kita laksanakan tahun depan sesuai kebutuhan dan inspirasi masyarakat,” terang H Slamet Junaidi.

H Slamet Junaidi menambahkan, permasalahan mendasar saat ini masih seputar rendahnya kualitas SDM. Belum tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang insklusif, belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur di Daerah, belum optimalnya reformasi birokrasi serta harmunisasi kehidupan masyarakat yang perlu dibangun.

“Kami tentukan tema Musrenbang Tahun 2021 yaitu penguatan kontribusi sektor unggulan dalam peningkatan pertembuhan ekonomi unggulan menuju Sampang Hebat Bermarbat. Pengukuhan sektor unggulan yang kita miliki yaitu prawisata dan agribisnis. Pariwisata dipandang mampu menjadi lokomotif untuk penggerak sektor-sektor lainya. Sektor agribisnis kita melihat ada peluang peningkatan nilai tambah cukup signifikan, atau berhasil dan harus di dukung infrastruktur yang memadai,” lanjutnya.

Bahwa sampai saat ini ada lima aspek permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Pemkab Sampang Antara lain rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), masih belum tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif, masih belum meratanya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, reformasi birokrasi yang masih perlu terus didorong, dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang masih perlu terus dibangun.

Lebih jauh ia menerangkan, adapun indikator makro yang merepresentasikan kondisi gawat yang saat ini antara lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 60,94 pada tahun 2019, Angka Kemiskinan pada tahun 2019 yang tertinggi di Jawa Timur, yaitu 20,70 % , dan indikator terakhir yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami perlambatan yaitu pada angka 4,23 %. Namun perlambatan tersebut juga dialami secara nasional dan regional

“Maka kita berharap unsur Pemkab Lebih ekstra aktif dalam menuntaskan segala permasalahan. Maka kami menentukan pembangunan di tahun 2021, yaitu Penguatan Kontribusi Sektor Unggulan Menuju Sampang Hebat Bermartabat dengan Prioritas Pembangunan difokuskan pada, pertama penguatan sektor unggulan melalui nilai tambah mendukung proses reformasi ekonomi. Peningkatan kualitas dan pembangunan Infrastruktur dalam mendukung sektor ekonomi. Peningkatan kualitas melalui pembangunan pendidikan, kesehatan serta sarana, percepatan reformasi biroKrasi serta peningkatan pelayanan publik. Peningkatan Harmonisasi sosial masyarakat. Fokus kami di tahun 2021 pada penguatan sektor unggulan yang kita miliki, terutama sektor unggulan di bidang pariwisata dan agribisnis,” terang Bupati.

Kabupaten Sampang memiliki sektor pariwisata yang dipandang mampu menjadi pendongkrak sektor agribisnis dan lainnya. Sektor perekonomian juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama tiga tahun terakhir.

PDRB Sampang Atas Dasar Harga Berlaku tumbuh 5,9 persen yaitu dari Rp16,5 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp17,5 triliun pada tahun 2019. Peningkatan ini Mendorong Peningkatan PDRB Perkapita dari 17,08 ditahun 2018 menjadi 17,69 di tahun 2019 artinya aktifitas ekonomi masyarakat mengalami peningkatan kondisi ini didukung dengan Lajur Flasi 5 %”.

Dalam kesempatan itu, Fadol Ketua DPRD Sampang berharap, Musrenbang RKPD tahun 2021 dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah dalam menentukan program prioritas dan isu strategis yang akan dijalankan. Sehingga visi misi Sampang Hebat Bermartabat bisa terwujud. (Fat/nhs/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler